Generated image

Bakal Akan Ada Pemilu Ulang

Jika gugatan MEGAPRO di setujui MK, kemungkinan besar akan diadakan pemilu putaran II, memang inilah ongkos yang harus dibayar oleh sebuah demokrasi yang mulai kita bangun....
menurut anda setuju gak klo pemilu diulang/dilanjutkan tahap II ? Tapi dengar dulu apa kata Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Sidang MK hari ini.

Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Komisi Pemilihan Umum dalam sidang sengketa hasil pemilu capres menyatakan, gugatan pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, kabur.


"Permohonan yang diajukan para pemohon bukan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)," ujar anggota JPN, Yoseph Suardi Sabda, ketika membacakan jawaban terhadap gugatan hasil pemilu dalam persidangan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2009.

Yoseph mengatakan, objek sengketa yang dimaksud tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang tercantum dalam peraturan MK tahun 2009.

"Dalam permohonan tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan hasil perolehan suara," kata dia.

Yoseph menolak, KPU telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara.

Menurutnya, tindakan pengurangan tersebut telah sesuai dengan undang-undang. Selain itu, lanjut dia, tuduhan tersebut bukan termasuk objek sengketa hasil pemilu. "Karena pemohon tidak bisa menunjukkan dengan rinci bahwa pengurangan TPS mempengaruhi perolehan suara," ujarnya.

Dia juga mengatakan dalil para pemohon yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak perlu diperhatikan. Karena, lanjut dia, orang yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga sebagaimana putusan MK. "Orang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan menggunakan KTP dan kartu keluarga," katanya lagi. Selain itu, JPN juga menyatakan tuduhan keterlibatan lembaga asing dalam sistem hitung cepat hasil pemilu oleh KPU bukanlah sengketa hasil pemilu yang dapat disidangkan di MK. "Karena pemohon tidak bisa menyebutkan akibat keterlibatan IFES dengan perolehan suara capres-cawapres," kata dia.

Maukerja sampingan di rumah? Gaji Pokok 2juta / bln, ada BONUS!

0 komentar:

Ada kesalahan di dalam gadget ini